KushinaM (Store): Makalah Perekonomian Indonesia Subsidi BBM

1. LATAR BELAKANG

Di awal tahun 2012 rakyat Indonesia kembali mendapat kado pahit dari pemerintah dengan adanya rencana pembatasan secara perlahan-lahan penggunaan BBM bersubsidi sampai akhirnya akan di hapuskan. Pemerintah Indonesia rencananya akan memberlakukan hal tersebut mulai 1 April 2012 mendatang. Namun, masih terjadi polemik diberbagai lapisan masyarakat.

Pemerintah pusat beralasan pembatasan BBM bersubsidi ini dilakukan karena anggaran untuk BBM bersubsidi sangatlah memberatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Pemerintah juga berencana untuk mengalihkan BBM menjadi BBG atau bahan bakar gas. Selain itu pemerintah juga berdalih bahwa BBM bersubidi sekarang sudah tidak tepat sasaran.

Padahal BBM bersubsidi adalah salah satu sumber energi yang sangat mendukung pergerakan masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang ada dikalanganka ekomomi menengah ke bawah. Sejumlah pihak kemudian angkat bicara dan menentang rencana tersebut.

Dengan melakukan pemabatasan, pemerintah membuat rakyat semakin kalang kabut. Karena harga BBG tentunya diatas dari harga BBM terutama BBM bersubsidi. Selian itu juga akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dunia usaha terutama usaha mikro.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Bahan bakar minyak (BBM) adalah merupakan salah satu kebutuhan hidup yang di gunakan sehari-hari oleh setiap orang. BBM di Indonesia ini memiliki harga yang sangat murah dibandingkan oleh Negara lain karena adanya peran serta / campur tangan pemerintah dalam pendistribusian dan penentuan harga yaitu melalui subsidi untuk seluruh lapisan masyarakat. Adanya pembatasan BBM ini di harapkan agar seluruh masyarakat dapat membantu pemerintah dalam menghemat Bahan Bakar Minyak.

Apapun namanya, apakah “kenaikan” atau “penyesuaian” harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan sesuatu yang menyangkut banyak kepentingan dan terlebih juga berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Begitu juga halnya dengan rencana pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi yang telah mengalami polemik, jelas mencerminkan suatu proses tarik-ulur dan menimbulkan situasi ketidakpastian. Pembatasan BBM yang dicanangkan oleh pemerintah dinilai sangat merugikan masyarakat. Pasalnya, setiap pembatasan kebutuhan energi masyarakat akan mengurangi kegiatan ekonomi sehingga akan menurunkan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

3. TINJAUAN PUSTAKA

BBM (bahan bakar minyak) adalah senyawa hidrokarbon yang dibentuk dari proses yang berlangsung dalam skala waktu geologis. Bahan bakar minyak sendiri merupakan hasil pengilangan dari minyak bumi (minyak mentah) yang telah melalui proses pemurnian dan pengubahan struktur serta komposisinya. Proses pemurnian dan pengubahan srtuktur serta komposisinya berlangsung di kilang minyak yang merupakan tempat pengolahah sekaligus distribusi awal BBM. BBM digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor terutama untuk jenis premium, pertamax, dan solar. Namun adapula yang digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti LPG dan minyak tanah.

Dalam skala kehidupan manusia, BBM merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Artinya, suatu saat nanti akan habis dan sebelum habis harganya akan terus meningkat. Di Indonesia pemerintah menjalankan sebuah program yakni BBM bersubsidi untuk membantu rakyat kecil.

Subsidi ( disebut juga subvensi) adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Sebagian subsidi diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau distributor dalam suatu industri untuk mencegah kejatuhan industri tersebut (misalnya karena operasi merugikan yang terus dijalankan) atau peningkatan harga produknya atau hanya untuk mendorongnya mempekerjakan lebih banyak buruh (seperti dalam subsidi upah). Jadi BBM bersubsidi adalah bahan bakar minyak yang digunakan untuk kendaraan bermotor yang pembeliannya sebagian di tanggung oleh pemerintah melalui APBN ( Anggara Pendapatan Belanja Negara ) sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap rakyat miskin. Subsidi BBM dapat pula diartikan sebagai bayaran yang harus dilakukan oleh pemerintah pada Pertamina dalam simulasi dimana pendapatan yang diperoleh Pertamina dari tugas menyediakan BBM di tanah air adalah lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. BBM bersubsidi sangat membantu rakyat Indonesia dalam melakukan mobilisasi untuk kehidupn sehari-hari. BBM bersubsidi yang digunakan di Indonesia adalah bahan bakar minyak jenis premium.

4. PEMBAHASAN

1. Lakukan analisis faktor-faktor pengurangan subsidi.

Pemakaian BBM bersubsidi yang semakin besar didorong oleh beberapa faktor seperti :

1. Bertambahnya penggunaan kendaraan bermotor baik roda 4, bis, truk, maupun roda 2

2. Penambahan mesin-mesin industri bagi pihak perusahaan (terutama swasta).

3. Energi pembangkit listrik yang baru (karena sekarang PLN sudah menjadi perusahaan swasta). Dan masih banyak lagi yang lainnya.

Faktor-faktor pengurangan subsidi BBM, karena kenaikan harga minyak dunia, menyusul kebijakan stimulus ekonomi yang diluncurkan pemerintah Amerika Serikat. Faktor lainnya adalah kondisi terakhir perekonomian global yang masih tak menentu.
Dalam Rancangan APBN tahun ini, semula pemerintah tidak mengusulkan pengurangan subsidi energi. Bahkan, jumlah subsidi BBM yang diminta pemerintah naik dari Rp 202, 4 triliun menjadi Rp 274 triliun lebih.
Jika subsidi jadi dikurangi dan harga premium di masyarakat naik pemerintah sudah mempersiapkan sejumlah opsi kebijakan. Salahsatunya, akan ada stasiun pengisian bahan bakar gas untuk warga yang tak mau membeli pertamax. Subsidi, akan diutamakan untuk pengelola transportasi publik. Bappenas akan mempersiapkan mekanisme penyaluran subsidi untuk sektor ini.

Mengenai pengurangan subsidi BBM yang akan dilakukan pemerintah, menurut Prasetyantoko, itu hanyalah langkah untuk jangka pendek, sementara untuk jangka panjang sama sekali tidak mengubah apa-apa. “Pengurangan subsidi ini hanya basa-basi, karena tujuannya jangka pendek. Bukan solusi jangka panjang. Idealnya, kurangi belanja pegawai, apalagi kinerja jelek,” kata dia.

Menurut Prasetyantoko, pengurangan subsidi BBM akan menghemat APBN sebesar Rp50 triliun. Jika program Bantuan Langsung Sementara Tunai (BLSM) akan menghabiskan dana Rp15 triliun seperti yang disebutkan Menko Kesra, maka sisanya hanya Rp35 triliun. Penghematan ini hanya akan mengurangi beban defisit fiskal saja, tidak ada tambahan belanja modal.

Sementara itu, Wakil Ketua kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang Moneter, Sistem Fiskal dan Kebijakan Publik, Hariyadi Sukamdani menjelaskan bahwa pemerintah telah salah mengambil langkah atas kenaikan BBM. Pasalnya pengusaha sudah mendesak pemerintah untuk menaikkan harga BBM sejak 2011. Menurut dia, ada hal yang lebih perlu dilakukan oleh pemerintah yaitu membenahi infratruktur. Pasalnya infrastruktur menjadi urat nadi dalam distribusi barang. Akan tetapi kalau digunakan untuk infrtasruktur maka alur distribusi barang akan menjadi lancar dan harga-harga barang pun akan semakin murah.

Tak hanya itu, logistic performance indeks Indonesia juga masih kalah dibandingkan dengan negara lainnya. Hal itu disebabkan salah satunya dari infrastruktur. Sementara itu, di daerah juga banyak yang membutuhkan infrastruktur. Ia juga menyesali pemerintah masih mengalokasikan sebagian besar APBN untuk pegawai negeri yang jumlahnya hanya 4 juta orang. "Alokasi APBN ke pegawai negeri cukup besar akan tetapi tidak diimbangi dengan pelayanan," ucapnya.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono menyatakan bahwa pemerintah akan menyiapkan anggaran sebesar Rp14 triliun untuk bantuan kepada orang miskin yang bernama Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) lantaran kenaikan harga BBM.

Menurut dia, ada sekitar 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang akan menerima kucuran BLSM atau mencapai 62-65 juta jiwa. \"Itu berarti hampir 30% dari jumlah penduduk Indonesia yang berpenghasilan rendah,\" ucapnya.

Dia menyebut bahwa data penerima BLSM akan dipertajam oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BLSM diberikan kepada yang berpendapatan Rp 10.000 dalam sehari. Dana tersebut diambil dari APBN.

Agung menambahkan, BLSM merupakan salah satu program kompensasi yang mendapatkan pro-kontra publik selama ini. Tiga program lainnya disalurkan melalui kementerian dan lembaga, yakni bantuan siswa miskin melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beras miskin (raskin) melalui Bulog, dan Program Keluarga Harapan melalui Kementerian Sosial. Oleh karena itu, BLSM disalurkan melalui kantor pos dan format ini diserahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada pemerintah.

2. Berapa nilai subsidi 2013 dan berapa rencana nilai subsidi 2013 dan 2014?

Pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2013, anggaran subsidi BBM sudah mencapai Rp 193 triliun atau meningkat sekitar 40 persen dibanding APBN perubahan 2012. Jika pemerintah tidak berani mengambil langkah mengurangi pos subsidi BBM tersebut, maka dipastikan APBN akan tersandera dan tidak mampu membiayai program-program stimulus fiskal yang produktif.

Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan mengatakan, peningkatan konsumsi BBM bersubsidi dari kuota 46 juta kiloliter dapat menambah beban fiskal, terutama dari sisi belanja subsidi BBM yang pada 2013 telah ditetapkan sebesar Rp 193,8 triliun.

Untuk itu, ia mengharapkan Kementerian ESDM meningkatkan efektivitas kebijakan pengendalian agar konsumsi tidak mencapai 50 juta kiloliter, karena dampaknya dapat meningkatkan belanja subsidi BBM hingga kisaran Rp 300 triliun. Menurut dia, bila konsumsi BBM bersubsidi terus meningkat, pengajuan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBNP) dapat dilakukan lebih awal. "Kalau harga ICP minyak pada Februari terus naik, rupiah tertekan, serta konsumsi BBM semakin meningkat, kita akan pertimbangkan ke arah itu," ujarnya.

Menurut dia, saat ini Kementerian Keuangan terus mengawasi berbagai indikator makro dalam APBN 2013 serta melihat pos belanja yang dapat dihemat untuk mengantisipasi kelebihan volume BBM bersubsidi. Ini mengingat berdasarkan data per Desember 2012, belanja subsidi energi yang ditetapkan sebesar Rp 202,4 triliun, dalam realisasinya melebihi pagu hingga mencapai Rp 306,5 trilliun atau kelebihan 151,5 persen. Dari realisasi tersebut, belanja subsidi BBM tercatat sebesar Rp 211,9 triliun atau melebihi pagu Rp 137,5 triliun (154,2 persen) dan subsidi listrik mencapai Rp 94,6 triliun atau melebihi pagu Rp 65 triliun (145,6 persen). (sumber: JAKARTA, Suara Karya)

Pemerintah belum memutuskan perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP)i 2014. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Armida Alisjahbana belum bisa memastikan apakah pada tahun 2014 akan ada pengurangan kuota subsidi atau ada kenaikan BBM.

Sementara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2013, anggaran subsidi mencapai Rp317,215 triliun. Sebagian besar subsidi diarahkan untuk subsidi BBM sebesar Rp193,805 triliun. Alokasi subsidi itu antara lain untuk subsidi BBM Rp193,805 triliun, subsidi listrik sebesar Rp80,937 triliun, subsidi pangan sebesar Rp17,197 triliun, subsidi pupuk sebesar Rp16,228 triliun. Untuk subsidi benih sebesar Rp1,454 triliun, subsidi dalam rangka kewajiban pelayanan umum (PSO) sebesar Rp1,521 triliun, subsidi kredit program Rp1,248 trilium, dan subsidi pajak Rp4,825 triliun.

Sumber: Inilah.com, 7 Februari 2013

Indonseiaheadlinenews.com, 7 Februari 2013

3. Bagaimana dampak pengurangan subsidi?

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan, terkait dampak pengurangan subsidi Bahan Bakar minyak (BBM) memiliki dua dampak terhadap inflasi. "Kalau sama BBM kita kemarin hitung memang ada inflasi, tetapi ada temuan bahwa pembatasan BBM ini menimbulkan dua dampak. Langsung apabila dua harga, dan tidak langsung apabila kenaikannya satu harga," jelasnya di gedung BPS, Jakarta, Senin (29/4/2013). Dia menyebut, apabila kenaikan harga BBM ini dua harga, maka hanya pelat hitam yang akan berpengaruh yang mana akan menimbulkan dampak langsung karena kendaraan pelat hitam diisi oleh para konsumen langsung BBM untuk transportasi. Walaupun memang ada beberapa pelat hitam yang dipakai untuk kendaraan niaga dan transportasi umum, sedangkan dengan pelat kuning dengan pembatasan harga tidak terpengaruh.

Sedangkan apabila kenaikan harga BBM satu harga (melibatkan pelat hitam dan kuning), maka selain dampak langsung, akan ada dampak tidak langsung dimana kenaikannya melibatkan pelat kuning yang mayoritas digunakan sebagai kendaraan distribusi dan angkutan umum dan akan mengakibatkan kenaikan harga yang berujung inflasi.

Kalau kenaikannya satu harga dan melibatkan kendaraan pelat kuning maka akan kena ke biaya produksi karena ada biaya-biaya yang mempengaruhi harga industri, di antaranya harga bahan baku dan bahan baku penolong (penunjang). Tetapi memang ada efek lain yang perlu dilihat juga.

Dampak lain dari kebijakan subsidi, pembiayaan sektor menjadi terbengkalai. Padahal, kebutuhan perbaikan dan peningkatan infrastruktur baik dari sisi kualitas maupun kuantitas saat ini di Indonesia sangat mendesak. Peningkatan permintaan agregat yang terus menerus membutuhkan dukungan dari sisi penawaran.

Di sisi lain, untuk mengatasi krisis defisit transaksi berjalan, pemerintah harus meningkatkan kegiatan sektor manufaktur yang lebih banyak menggunakan bahan baku domestik.

4. Sejauh mana penghematan APBN telah dilakukan?

Pemerintah berencana untuk memangkas belanja Kementerian/Lembaga sekitar Rp30 triliun sebagai bentuk penghematan belanja APBN 2013 dan menjaga tingkat defisit di level yang aman.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menuturkan Kemenkeu, Bappenas, dan K/L tengah dalam proses penghitungan dan konsolidasi terkait rencana pemotongan anggaran belanja K/L pada 2013.

"Masih dalam proses, kita masih hitung kembali. [Nilainya] tergantung nanti ketentuannya seperti apa, kisarannya Rp30 triliun," katanya di sela acara Penyerahan Hasil Rekomendasi Tim Asistensi Kemenkeu bidang Desentralisasi Fiskal (TADF) 2012, Kamis (25/04).

Dalam APBN 2013, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja K/L sebesar Rp594,59 triliun. Anggaran tersebut adalah terdiri dari belanja pegawai Rp241,6 triliun, belanja barang Rp200,73 triliun, dan belanja modal Rp184,36 triliun. Pagu belanja barang pada 2013 sebesar Rp200,73 triliun mengalami pembengkakan Rp33,75 triliun dibandingkan pagu yang dipaparkan dalam konferensi pers APBN 2013 (29/10/2012). Pasalnya, dalam konpers tersebut pagu belanja barang 2013 dialokasikan sebesar Rp166,98 triliun atau hanya tumbuh 2,1% (yoy).

Meski berfokus pada perampingan belanja barang, Anny tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah akan memangkas belanja modal. Pasalnya, pos belanja ini tercatat memiliki tingkat penyerapan yang kurang optimal. Pada 2012 lalu, misalnya, anggaran belanja modal hanya terserap Rp140,2 triliun atau 79,6% dari pagu Rp176,1 triliun. Adapun 2011, penyerapannya mencapai 83,6% dari pagunya atau senilai Rp117,9 triliun. "Tapikan belanja modal bisa saja tidak dihabiskan karena tendernya baru berjalan. Jadi lihat nanti lah," katanya. Anny menegaskan pemotongan anggaran tetap harus dilakukan meskipun pemerintah telah merencanakan penyesuaian harga BBM bersubsidi bagi mobil berplat hitam. Pasalnya, penghematan anggaran dari kebijakan terkait subsidi BBM yang diproyeksi mencapai Rp21 triliun dinilai belum signifikan untuk meredam risiko pelebaran defisit. Pemotongan anggaran belanja K/L ini akan dituangkan dalam Perubahan APBN 2013.

Dalam APBN 2013, pemerintah menetapkan defisit sebesar 1,65% terhadap PDB atau senilai Rp153,3 triliun. Apabila defisit APBN melebar ke kisaran 2-2,4% maka nominal defisit menjadi Rp185,81 triliun-222,98 triliun. Pemangkasan anggaran belanja K/L pernah diterapkan pemerintah dalam APBN-P 2012 lalu. Total belanja K/L yang dipotong mencapai Rp18,9 triliun, terdiri dari penghematan belanja pegawai sebesar Rp1,9 triliun, belanja barang Rp16 triliun, dan belanja modal Rp1 triliun.

5. Kebijakan efektif apa untuk APBN yang kuat?

Untuk mencapai tingkat stabilitas kegiatan perekonomian, mencegah terjadinya inflasi dan pengangguran serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang pesat, dapat ditempuh dengan berbagai kebijakan anggaran. Adapun macam-macam kebijakan anggaran yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Anggaran Seimbang

Ahli ekonomi klasik berpendapat untuk mencapai tingkat ekonomi yang dikehendai, pemerintah harus melakukankebijakan anggara keseimbangan. Artinya, anggaran belanja negara harus sama dengan pendapatan negara. bila pemerintah ingin menaikan anggaran belanja maka pemerintah harus menaikkan pendapatan negara sesuai kenaikan belanja tersebut. Sebaliknya, bila pendapatan negara turun maka anggaran belanja negara juga harus diturunkan agar APBN berlangsung seimbang.

kebijakan anggran memiliki kekurangan yaitu ;

· Pada masa deflasi uang yang beredar lebih sedikit dari pada kebutuhan masyarakat, harga-harga turun, produksi dan investasi turun sehingga kegiatan ekonomi turun. Sehingga pendapatan negara yang utama berasal dari pajak akan menurun, anggaran belanja menurun menyebabkan kegiatan akonomi menurun, memperburuk pertumbuhan ekonomi.

· Pada masa inflasi uang yang beredar melampaui batas kebutuhan masyarakat. mengakibatkan naiknya harga-harga secara umumdan pendapatan negara meningkat. Bila kenaikan tersebut diimbangi dengan anggaran belanja yang meningkat maka permintaan barang dan jasa akan meningkat. Keadaan tersebut memperburuk perekonomian , karena mendorong kelebihan permintaan yang lebih banyak dan menaikan tingkat inflasi.

2. Kebijakan Anggaran Surplus

Arti kebijakan anggaran surplus adalah anggaran pendapatan negara lebih besar dari anggaran belanja. Dengan demikian pemerintah memiliki tabungan. Semakin besar tabungan maka semakin tinggi kemampuan pemerintah dalam meningkatkan dan memperluas investasi. Selanjutnya, akan memperbanyak lapangan pekerjaan dan mendorong meningkatkan produksi. Jadi, anggaran yang surplus ini akan mempermudah mengarahkan tingkat kegiatan ekonomi sesuai dengan yang dikehendaki pemerintah.

3. Kebijakan Anggaran Defisit

Makna kebijakan anggaran defisit adalah anggaran pendapatan negara lebih kecil dari anggaran belanja. Jadi, terdapat kekurangan pendapatan. jika pemerintah memiliki banyak tabungan yang dapat ditimbun sebelumnya, tabungan tersebut dapat digunakan untuk menutup defisit.

Bila pemeritah belum pernah berhutang atau hutangnya relatif sedikit, defisit APBN dapat ditutup dengan pinjaman. Namun bila pemerintah tidak memiliki tabungan sedangkan utang luar negeri sudah terlalu banyak, pemerintah dapat menganbil tindakan dengan cara memberi sanksi hukum melalui pengadilan untuk memperoleh kembali aset-aset negara yang hilang. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain sebagai berikut;

a. Menyita kekayaan penunggak Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) yang telah melanggar kesepakatan dan menyelewengkan BLBI untuk memperkaya diri.

b. Menyita kekayaan para koruptor yang telah merugian negara dan rakyat.

kebijakan lain yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah untuk menutupi defisit APBN adalah dengan jalan mencetak uang, namun dengan resiko kemungkinan terjadi inflasi. Untuk itu, pemerintah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

· Bila kemungkinan tersebut mengakibatkan inflasi ringan (dibawah 10% setahun atau maksimal inflasi sedang 10%-30% setahun), percetakan uang dapat dipertimbangkan, asalkan tidak dibebankan kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin.

· Bila kemungkinan mengakibatkan inflasi berat (30%-100% setahun atau hiper inflasi, diatas 100%) percetakan uang utk menutupi defisit APBN sebaiknya tidak dilakukan.

4. Kebijakan Anggaran Seimbang dan Dinamis

Pengertian APBN seimbang, keadaan dimana pendapatan pemerinta dan pengeluaran pemerintah aalah sama. adapun arti dari dinamis bahwa keadaan dimana pendapatan dan belanja negara terus meningkat, sehingga mendorong laju pembangunan.

Meningkatkan penerimaan dilaksanakan oleh pemirintah dengan meningkatkan semua unsur seperti pajak dan sektor penerimaan lainnya. Indonesia sangat sulit mencapai kebijakan APBN seimbang dan dinamis. Namun, bila ada kemauan polotik yang kuat dan kerja keras, tujuan tersebut bisa saja tercapai secara bertahap. Dengan meningatkan pendapatan negara, menutup kebocran pembelanjaan dan menghukum para koruptor dengan hukuman maksimal.

(sumber:https://attachment.fbsbx.com/messaging_attachment.php?aid=8fabc0448023fa6a9c503bfa556f2b96&mid=mid.1368547712058%3Ac588d54c5167b38d35&uid=100000104307179&accid=100000104307179&ext=1368551398&hash=AQB7JF8GusvIgt3WSmoYnmOb9iSu0NmNY5hskJ3obHtjug)

6. Lakukan analisis dengan pendekatan teori fiskal untuk peningkatan penerimaan negara?

Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.
Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output.

Kebijakan fiskal merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar aktivitas perekonomian tetap stabil dan tidak menimbulkan efek akibat guncangan kebijakan fiskal.
efek dari guncangan kebijakan fiskal dapat dianalisa dengan vektor regresif. Vektor regresif merupakan suatu pendekatan untuk menganalisa efek yang mungkin saja terjadi akibat dari goncangan kebijakan fiskal. Pendekatan ini tidak memerlukan variabel tertentu untuk mengidentifikasinya. Pendekatan metode vektor autoregresif dapat dimanfaatkan untuk mengetahui kemungkinan model perubahan kebijakan fiskal yang harus dilakukan pemerintah nantinya akibat dari guncangan yang terjadi.

Melalui pengeluaran dan pajak yang di awasi oleh pemerintah dengan kinerja yang baik dapat mendorong perekonomian menjadi lebih baik pula. Pengeluaran pemerintah (tercatat dalam APBN) sebaiknya sesuai dengan komposisi yang diperlukan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pendapatan pemerintah berasal dari pajak yang dibayar oleh masyarakat yang nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas umum, distribusi pendapatan, dll.

Jika terjadi guncangan dalam kebijakan fiskal antara pajak dan pengeluaran akan membawa negara tersebut pada ketidakstabilan ekonomi.
menggunakan pendekatan vektor regresif, adalah langkah yang tepat dan terbaik yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk mendorong perkonomian negara yaitu dengan menurunkan pajak, mengurangi pengeluaran pemerintah, pemerintah sebaiknya mengeluarkan surat berharga investasi yang tidak menyebabkan peningkatan bunga, dan mengontrol siklus bisnis.

7. Lakukan analisis dampak naiknya harga BBM terhadap pertumbuhan ekonomi?

Ada beberapa dampak positif yang masih bisa di ambil dari menaikan harga BBM yaitu;

Pertama adalah keberpihakan pada rakyat kecil. Saat ini, 10 persen dari orang kaya menggunakan Rp 5,8 triliun dari subsidi BBM. Sementara itu, 10 persen orang miskin menggunakan Rp 500 miliar subsidi BBM. Hal ini dimaksudkan bahwa pengalokasian subsidi BBM selama ini telah salah sasaran, jumlah orang kaya yang menggunakan BBM bersubsidi diketahui lebih banyak dari orang miskin yang seharusnya adalah orang yang paling berhak menikmati harga BBM.

Kedua, kenaikan harga BBM juga dipandang sejalan dengan upaya penghematan dan penciptaan energi terbarukan. Artinya ketika harga BBM naik, maka hal ini secara tidak langsung akan mereduksi sifat masyarakat yang boros akan penggunaan BBM, dan hal ini juga bisa menjadi jalan untuk terciptanya sumber energy lain selain minyak bumi.

Ketiga, dana yang sebelumnya digunakan untuk subsidi BBM dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur. Dengan berkurangnya subsidi yang diberikan oleh APBN maka jumlah nilai subsidi yang dikurangi tersebut dapat dialokasikan untuk kepentingan yang lain seperti pembangunan Infrastruktur.

Keempat, meningkatnya harga minyak dunia mengakibatkan pemerintah berpikir ulang dalam mengkaji APBN, semakin naiknya harga minyak dunia mengakibatkan pembengkakan APBN sehingga jalan terbaik menurut pemerintah adalah dengan mengurangi subsidi yang diberikan.

Dampak ketidakberanian pemerintah dan DPR menaikkan harga BBM juga mengakibatkan perekonomian kita mengalami defisit ganda (twin deficit) yang dalam jangka panjang berbahaya bagi perekonomian nasional.

Defisit APBN juga antara lain disebabkan oleh membengkaknya subsidi BBM sehingga menyebabkan pemerintah tak punya ruang gerak fiskal yang luas guna membangun sesuatu yang lebih produktif. Defisit yang terus membengkak juga mengharuskan pemerintah mencari pembiayaan, baik lewat utang luar atau dalam negeri, hanya untuk menambal APBN.

Sementara pembiayaan lewat utang dalam negeri melalui penerbitan obligasi akan menimbulkan crowding out, yaitu dampak yang terjadi saat pemerintah menerbitkan obligasi dan supaya laku maka harus memasang tingkat bunga tinggi. Tingginya suku bunga obligasi pemerintah itu tentu akan menyebabkan kenaikan suku bunga pinjaman dan simpanan.

Efek domino kebijakan tersebut adalah kenaikan suku bunga yang dipastikan akan menurunkan investasi swasta. Dan investasi menurun berdampak berantai yang panjang seperti dapat meningkatkan angka pengangguran dan tingkat kemiskinan di dalam negeri.

Selain menyebabkan defisit ganda, BBM bersubsidi ternyata dikonsumsi oleh mereka yang tidak berhak, yaitu pemilik mobil pribadi. Mereka umumnya adalah golongan atas semakin meningkat kemampuan ekonominya. Hal ini yang merupakan jawaban atas pertanyaan, mengapa ketimpangan ekonomi antargolongan masyarakat di Indonesia makin meningkat. Ketimpangan ini tercermin dari kian membesarnya Indeks Gini yang pada 2011 mencapai 0,41 atau mendekati ambang batas bahaya 0,5. Skala indeks itu berada antara 0 dan 1, artinya semakin mendekati angka 1 berarti ketimpangan sempurna sudah di depan mata kita. (Oleh: Prof. Firmanzah Ph.D.Guru Besar Fakultas Ekonomi UI).

8. Buat simulasi penentuan harga BBM premium dan pertamax yang tepat sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat (ide/gagasan tentang bagaimana menentukan harga BBM yang cocok menurut anda)à pake perhitungan.

Harga bensin premium yang Rp. 4.500 per liter sekarang ini ekivalen dengan harga minyak mentah sebesar US$ 69,50 per barrel. Harga yang berlaku US$ 105 per barrel. Lantas dikatakan bahwa pemerintah merugi US$ 35,50 per barrel. Dalam rupiah, pemerintah merugi sebesar US$ 35,50 x Rp. 9.000 = Rp. 319.500 per barrel. Ini sama dengan Rp. 2009, 43 per liter (Rp. 319.500 : 159). Karena konsumsi BBM Indonesia sebanyak 63 milyar liter per tahun, dikatakan bahwa kerugiannya 63 milyar x Rp. 2009,43 = Rp. 126,59 trilyun per tahun. Maka kalau harga bensin premium dipertahankan sebesar Rp. 4.500 per liter, pemerintah merugi atau memberi subsidi sebesar Rp. 126,59 trilyun. Uang ini tidak dimiliki, sehingga APBN akan jebol.

Pengadaan BBM oleh Pertamina berlangsung atas perintah dari Pemerintah. Pertamina diperintahkan untuk mengadakan 63 milyar liter bensin premium setiap tahunnya, yang harus dijual dengan harga Rp. 4.500 per liter. Maka perolehan Pertamina atas hasil penjualan bensin premium sebesar 63.000.000.000 liter x Rp. 4.500 = Rp. 283,5 trilyun.

Pertamina disuruh membeli dari:

Pemerintah 37,7808 milyar liter dengan harga Rp. 5.944/liter = Rp. 224,5691tr

Pasar internasional 25,2192 milyar liter dengan harga Rp. 5.944/liter = Rp. 149,903 tr

Jumlahnya 63 milyar liter dengan harga Rp. 5.944/liter = Rp. 374,4721 tr

Biaya LRT 63 milyar liter @Rp. 566 Rp. 35,658 tr

Jumlah Pengeluaran Pertamina Rp. 410,13 tr

Hasil Penjualan Pertamina 63 milyar liter @ Rp. 4.500 Rp. 283,5 tr

PERTAMINA DEFISIT/TEKOR/KEKURANGAN TUNAI Rp. 126,63 tr.

Jika harga minyak premium dinaikkan menjadi Rp.5000, Maka perolehan Pertamina atas hasil penjualan bensin premium sebesar 63.000.000.000 liter x Rp. 5000 = Rp. 315 trilyun.

Kerugian yang ditanggung pertamina sebesar 95.13 tr.

Akan tetapi pertamina mendapat keuntungan dari Pertamax dengan asumsi sebagai berikut:

Harga bensin Pertamax Rp. 9.650 per liter. Dikurangi dengan biaya LTR sebesar Rp. 566 menjadi setara dengan harga minyak mentah sebesar Rp. 9.084/liter. Dengan kurs 1 USD = Rp. 9.000, per liternya menjadi USD 1,0093, dan per barrel (x 159) menjadi USD 160,48. Untuk bensin Pertamax, Pertamina sudah mengambil untung sebesar USD 55,48 per barrelnya.

Jadi harga yang ideal untuk Premium menurut kami adalah Rp.5000/liter untuk mengurangi defisit APBN walau tidak sampai nol.

Menurut opini seseorang di sebuah artikel menyatakan bahwa pikiran yang didasarkan atas perhitungan di atas sangat menyesatkan, karena sama sekali tidak memperhitunkan kenyataan bahwa bangsa Indonesia memiliki minyak mentah sendiri di dalam perut buminya.

Pemerintah menerima dari Pertamina sejumlah Rp. 224,569 trilyun dan hal ini disembunyikan/tidak pernah ditonjolkan.

Pemerintah menomboki tekornya Pertamina sejumlah (Rp. 126,63 trilyun)

Per saldo Pemerintah kelebihan uang tunai sejumlah Rp. 97,939 trilyun. Jadi sebenarnya harga premium bisa tidak naik jika asumsi diatas benar-benar akurat.

(sumber:http://forantum.blogspot.com/2012/03/kontroversi-kenaikan-harga-bbm.html).

5. Kesimpulan

· BBM bersubsidi adalah bahan bakar minyak yang digunakan untuk kendaraan bermotor yang pembeliannya sebagian di tanggung oleh pemerintah melalui APBN ( Anggara Pendapatan Belanja Negara ) sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap rakyat miskin.

· BBM bersubsidi yang digunakan secara umum merupakan kebijakan ekonomi yang yang berjalan tidak adil. BBM bersubsidi yang secara konseptual diselenggarakan untuk rakyat kecil nyatanya lebih banyak digunakan oleh kalangan menengah ke atas. Akibatnya Negara merugi karena anggaran untuk BBM bersubsidi terus membengkak.

· Dampak pembatasan BBM bersubsidi yaitu mengakibatkan kenaikan presentase inflasi sebesar 0,77%. Sehingga perekonomian Negara semakin terpuruk. Pembatasan BBM bersubsidi juga akan berdampak bagi kehidupan politik Indonesia karena para elit politik juga menggunakan opsi pembatasan BBM bersubsidi ini untuk mengadu kekuatan politik dan saling menjatuhkan.

· Solusi untuk polemik BBM bersubsidi yaitu dengan menjalankan dua program. Yang pertama menaikkan harga BBM bersubsidi secara bertahap, yang pertama sebesar Rp. 500 per liter dan yang kedua sebesar Rp.1000 per liter. Disamping itu kendaraan yang dimiliki oleh orang-orang yang berpenghasilan besar dilarang menggunakan BBM bersubsidi termasuk pula pada mobil-mobi dinas pemerintah. Setelah anggaran Negara telah cukup untuk riset alat converter dan membangun fasilitas untuk BBG maka penggunaan BBG dialihkan kepada orang-orang golongan menengah ke atas dan mobil-mobil dinas pemerintah.

6. Saran

· Sebaiknya pemerintah ( eksekutif ) mempertimbangkan kondisi rakyat dalam mengambil keputusan. Khususnya dalam polemic BBM bersubsidi ini. Agar rayat tidak semakin menderita.

· Diharapkan para wakil rakyat ( legislative ) lebih memperhatikan aspirasi rakyat ketimbang memanfaatkan opsi pemabatasan BBM bersubsidi untuk beradu kekuatan politik.

· Diharapkan kepada para pejabat dan orang-orang golongan menengah keatas untuk menggunakan BBM non subsidi agar Negara tidak lagi menanggung beban anggaran subsidi yang besar. Menggunakan sesuatu sesuai dengan hak dan batas kemampuan kita.

· Rakyat Indonesia diharapkan untuk mengguankan bahan bakar alternatif yang diambil dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui.

· Diharapkan adanya penelitian lanjutan tentang dampak-dampak pembatasan BBM bersubsidi ini agar langkah yang pemerintah ambil tidak merugikan bagi siapa pun.

7. DAFTAR PUSTAKA

http://ad.oekzone.com.htm http://bisniskeuangan.kompas.comread2012010314503143Mobil.Pribadi.Boleh.Pilih.Pertamax.atau.LGV.htm

http://isuenergi.comeditor.htm

http://id.wikipedia.orgwiki.Gas_alam_terkompresi.htm

http://id.wikipedia.orgwiki.premium.htm

http://www.isuenergi.comeditor

http://www.jppn.com

http://www.kontan.co.id

google.co.id